Beranda
sejarah
sejarah perjuangan

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat - Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (tanggal 27 Desember 1949 ) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencana-nya akan dikembalikan se-tahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Di Merauke Mendagri Amir Mahmud memberikan pengarahan yang cukup penting dalam musyawarah Pepera Kabupaten Merauke

Perjuangan Diplomasi
Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman negara Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi yang dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi ) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabinet Natsir yakni pada tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara se-pihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional tersebut dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo, dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, akan tapi tidak membawa hasil. Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia dengan Belanda & mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia-Belanda. Di samping membawa masalah Irian Barat ke forum PBB Indonesia juga melakukan dengan upaya pendekatan dengan negara- negara Asia Afrika & ini membawa hasil positif, antara lain sebagai berikut :
  1. Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta telah sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia
  2. Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Karena Belanda tidak pernah Menunjukkan etikad baik dalam menyelesaikan masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah- langkah sebagai berikut ini :
  1. Hubungan antara Indonesia - Belanda di ubah dari United status menjadi hubungan biasa saja.
  2. Pada 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil- hasil KMB \ Pada 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu & menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernur.
  3. Pada 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.
  4. Pada 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga di larang mendarat & terbang di wilayah RI.
  5. Pada 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
  6. Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
  7. Pada 19 Februari 1958 di bentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
  8. Pada 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia
Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke wilayah Irian Barat. Situasi tersebut semakin memanas & pada sidang majelis umum PBB yakni tahun 1961 kembali dibicarakan masalah Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul tersebut namun dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan pada saat itu Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Jadi Pemerintah Indonesia berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan harus diselesaikan dengan cara kekerasan senjata.


Perjuangan Bersenjata

Tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno daIam pidatonya tepatnya di Jogjakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang di kenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora ) yang isi-nya sebagai berikut ini :
1.Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda
2.Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3.Bersiap- siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan & kesatuan tanah air Indonesia

Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi yang di beri nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 & Mayjend. Soeharto di tunjuk sebagai komandan dengan tugas antara lain sebagai berikut ini :
  1. Merencanakan, mempersiapkan & menyelenggarakan Operasi Militer yaitu guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kesatuan RI. Operasi militer tersebut dinamakan Operasi Jaya Wijaya.
  2. Eksploitasi di mulai awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan ter-buka guna menguasai pos- pos musuh yang penting.
  3. Konsolidasi dilakukan pada tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Iran Barat.
Dalam tahapan infiltrasi dilakukan serangan operasi pendaratan di Irian Barat baik melalui laut maupun penerjunan udara yakni; operasi banteng dengan sasaran wilayah Fak-fak & Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong & Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, & Operasi Jatayu diarahkan ke daerah Sorong, Kalimantan, & Merauke. Operasi infiltrasi pasukan RI & perang gerilyawan Trikora di antaranya di ambil dari kalangan mahasiswa. Untuk merebut kembali Irian Barat dari cengkraman Belanda, memang telah di bentuk kesatuan- ¬kesatuan sukarelawan di kantor- kantor, sekolah, organisasi masa & lain sebagainya. Sebagian dari sukarelawan trsebut bersama- saa dengan ABRI turut serta dalam operasi infiltrasi. Pada 15 Januari 1962 terjadilah pertempuran di laut Arafuru antara angkatan laut RI melawan kapal perusak & Frega' Belanda. Dalam pertempuran tersebut Komando Yos Sudarso & Kapten Wiranto gugur. Mereka turut tenggelam bersamaan kapal RI Macan Tutul. Sejak saat itu, operasi pembebasan Irian Barat semakin ditingkatkan. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya dilaksanakan, datang-lah perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak- menembak pada 18 Maret 1962, karma pada 19 Agustus 1962 telah tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB di kota New York dengan pokok- pokok kesepakatan, antara ngan pokok- pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut ini:
  1. Akan di bentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United Nations Temporaty Ex-ecutive Authority ) selambat- lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 tiba di Irian Barat.
  2. UNTEA akan memakai tenaga Indonesia.
  3. Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di wilayah Komando PBB.
  4. Tentara Belanda secara berangsur- angsur dikembalikan.
  5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain-nya berlaku lalu lintas bebas.
  6. Pada 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB.
  7. Selambat- lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat.
  8. RI berkewajiban melakukan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat ).
Untuk menjamin keamanan di Irian Barat. PBB membentuk pasukan keamanan dengan nama United Nations Security Forces (UNSF ) di bawah komando Brigjend Said Udin Khan yakni dari Pakistan. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepadda pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Dan pada hari yang sama, yakni di Makasar (Ujung Pandang ) dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.

Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat 
Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujuaan tahun 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Penentu Pendapatan Rakyat ini diselenggarakan melalui 3 tahap, antara lain sebagai berikut ini:
  1. Tahap pertama, yakni di mulai pada 24 Maret 1969, dengan mengadakan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata Cara penyelenggaraan Pepera.
  2. Tahap kedua, yaitu berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
  3. Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera pada 4 Juli 1969 yang berakhir pada tanggal Agustus 1969.
Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans melalui pepera tersebut ternyata rakyat Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil dari pepera di bawa oleh Duta Besar Orti Zans untuk kemudian dilaporkan Umum PBB, untuk mengenang perjuangan dalam merebut Irian Barat pada 21 Desember 1995 Presiden Soeharto pun meresmikan Monumen Mandala yakni di Makassar.
Demikian ulasan kali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupaShare↴