artiini.com

-

Syarat Guru Honorer Menerima Tunjangan atau Insentif Kemdikbud | Guru honorer akan mendapatkan insentif dari kemdikbud. Inilah yang sudah saya informasikan pada postingan sebelumnya.
Silakan baca : Tahun 2016 Guru Honorer Dapat Insentif 389 Milyar

Pada tahun 2016 ini kemdikbud berencana menggelontorkan dana sebesar 389 milyar untuk meningkatkan kesejahteran guru honorer. Setiap guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan insentif.

Syarat Guru Honorer Mendapatkan Insentif Kemdikbud

Seteleh membaca postingan sebelumnya, pastinya anda para guru honorer bertanya-tanya apa syarat untuk mendapatkan insentif dari kemdikbud tersebut. 

Untuk informasi sementera, untuk mendapatkan insentif dari kemdikbud guru honorer harus memiliki jam mengajar minimal 24 jam perminggu. Dengan demikian, jika saat ini guru honorer belum memiliki jam mengajar 24 jam jangan berharap akan mendapatkan insentif dari kemdikbud. Demikian juga bagi guru honorer yang sudah memiliki jam mengajar 24 jam jangan mau memberikan sebagian jamnya kepada honrer lain.

Selain, dihitung berdasarkan jumlah minimal jam mengajar, insentif juga dihitung berdasarka kelebihan jam mengajar dari jumlah miminal. Artinya, jika anda memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam maka anda akan mendapatkan kelebihan insentif dibanding guru yang hanya mengajar 24 jam pas. Dengan demikian maka setiap guru akan mendapatkan jumlah insentif yang berbeda-beda

Update Syarat Memperoleh Insentif Guru Bukan PNS

  1.  Data DAPODIK guru besangkutan sudah valid sebelum deadline
  2. Memiliki Jumlah Jam Mengajar 24 jam per minggu
  3. Guru belum menerima tunjangan sertifikasi
  4. Diusulkan oleh disdik
Sudah Lama Mengajukan NUPTK, Tapi Belum Juga Terbit, Ini Penjelasannya - Bagi seorang honorer, mungkin NUPTK layaknya sebuah NIP kali ya. Makanya bagi honorer yang belum memiliki NUPTK terus berusaha agar mendapatkan NUPTK. Hal ini sangat wajar, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hak honorer harus dengan syarat sudah memiliki NUPTK.

Lalu bagaimana cara mendapatkan NUPTK???
Selama ini mungkin para honorer yang belum memiliki NUPTK beranggapan bahwa yang bertanggung jawab atas terbita dan tidaknya NUPTK adalah operator sekolah. Anggapan ini bisa sebagian benar tapi tidak sepenuhnya benar.

Baca Juga : Dapodik 2019 : Cara Instal, Solusi Masalah dan Cara Pengerjaan

Dikatakan sebagian benar, karena memang persyaratan awal untuk mendapatkan NUPTK harus melalui operator sekolah terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa pendaftaran NUPTK hanya bisa dilakukan melaui apliaksi Verval PTK dimana yang bisa login adalah operator sekolah.

Proses pengajuannya bukan dilakukan oleh perseorangan, melainkan operator sekolah mengajukan honorer yang belum memiliki NUPTK agar mendapatkan NUPTK dari aplikasi Verval PTK. Untuk memenuhi syarat awal ini maka honorer yang berkepentingan harus memberikan dokumen asli, yaitu SK Pengangkatan Honorer dari Kepala Dinas/Bupati/Wali Kota, KTP dan Ijazah.

Dokumen asli ini nantinya discan oleh operator sekolah dan disimpan dalam format PDF yang kemudian akan diupload dalam aplikasi verval PTK sebagai persyaratan mendapatkan NUPTK.

Setelah dokumen terkirim, tidak serta merta mendapatkan NUPTK. Dokomen yang telah dikirim akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Kemudian diverfikasi oleh LPMP. Setelah dokumen lolos verifikasi baru PDSPK akan menerbitkan NUPTK.

Nah dalam proses verfikasi ini, operator sekolah sama sekali tidak tahu karena semua itu adalah wewenang dinas P dan K dan LPMP.

Sudah Lama Mendaftar NUPTK, Tapi Tidak Kunjung Juga Mendapatkan NUPTK.....
Hmmm..... kalau cuma bertanya sih tidak mengapa, tapi jangan pernah menyalahkan operator sekolah. Sepanjang operator sekolah sudah melaksanakan tugasnya yaitu mengupload dokumen persyaratan NUPTK apda apliaksi Verval PTK, maka tugas seorang operator sekolah sudah selesai. Selebihnya adalah tinggal menunggu hasil verifikasi dan kebijakan Dinas P dan K, LPMP dan PDSPK.

Baca Juga : Cara Tarik Peserta Didik Dapodik Terbaru Versi 2019

Sebagaian besar operator sekolah termasuk saya tidak tahu bagaimana proses verifikasi dan apa yang menjadi pertimbangan apakah lolos verifikasi atau tidak dan berhak mendapatkan NUPTK atau tidak. Yang diketahui operator sekolah, jika ada peryaratan yang salah atau tidak terbaca maka akan diminta untuk mengupload ulang.

Jadi, kalau anda saat ini anda beleum mendapatkan NUPTK padahal sudah lama mendaftar, jangan terlalu menyalahkan operator sekolah. Perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK - Ditengah-tengah kegembiraan orang-orang yang berhasil lolos administrasi test CPNS 2018, ada kegelisahan diantara para guru honorer yang sudah lama mengabdi. Pasalnya, banyak guru honorer yang tidak bisa mengikuti test CPNS karena berabgai berbagai hal. Mulai dari IPK yang tidak memenuhi syarat sampai umur yang sudah "kedaluarsa".

Namun demikian, ditengah-tengah rasa gelisah, gundah bercampur marah berhembus informasi bahwa guru honorer yang tidak bisa mengikuti test CPNS atau tidak lulus teset CPNS akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Apa yang dimaksud dengan PPPK?

PPPK ini muncul sejak bergulirnya UU ASN yang membagi Aparatur Sipil Negara menjadi dua golongan, yaitu golongan PNS dan PPPK. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum mehamai secara gamblang tentang perbedaan PNS dan PPPK.

Bagi sebagian orang mungkin berpendapat bahwa ASN adalah nama lain dari PNS. Artinya, PNS akan digangi menjadi namnaya menjadi ASN. Nah, pengertian ini adalah pengertian yang keliru tapi tidak sepenuhnya salah. Namun agar lebih jelas tentang pengertian ASN, PNS dan PPPK, ada baiknya kita buka kembali Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dalam UU ASN tersebut, pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:

1.  PNS
2.  PPPK.

Denagn melihat bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK maka dapat kita simpulkan bahwa bahwa setiap PNS adalah ASN, akan tetapi tidak setiap ASN adalah PNS. Bisa difahami bahwa ASN adalah sebutan untuk semua pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan mendapatkan gaji yang diataur dalam Undang-Undang. Nah pegawai ASN ini ada yang sudah ditetapkan seabgai pegawai tetap yang kemudian disebut PNS dan ada pegawai yang bekerja dengan perjanjian kerja yang kemudian disebut PPPK. 

Dengan demikian, kita juga bisa memahami bahwa ASN adalah peleburan dari PNS dan honorer melebur menajdi satu nama yaitu ASN. Yang PNS disebut pegawai tetap ASN dan yang honorer disebut sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Perbedaan PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN

Agar kita lebih memahami makna ASN, PNS, dan PPPK secara gamblang dan benar, maka kita akan memakai penjelasan terhadap ketiga hal tersebut dengan berdasar pada pasal 1 UU No 5 tahun 2014, yakni:
  • Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Sedangkan pada Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 diterangkan bahwa:
  1. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk  pegawai secara nasional. 
  2. PPPK merupakan Pegawai  ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Perbedaan Hak dan Kewajiban antara PNS dan PPPK

Secara beban kerja atau kewajiban, antara PNS dan PPPK tidak jauh berbeda, bahkan pada praktiknya mungkin pegawai PPPK lebih berat dibanding dengan ASN PNS. Hal ini juga terjadi saat ini antara PNS dengan honorer. Beban kerja dan kewajibannya sama saja, bahkan honorer terkadang lebih berat.

Yang membedakan antara keduanya, justru terletak pada hak antara kedua jenis ASN ini. Yang paling mencolok, konon katanya ASN PPPK tidak memiliki hak pensiuan, yang mana hak pensiun tersebut didapatkan oleh ASN PNS.

Demikian penjelasan perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK yang diambil dari definisi-definisi yang terkandung dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, agar anda bisa memahami tengang ASN tersebut, maka saya sarankan agar anda membaca secara detail UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Bagaimana Cara Pendaftaran dan Sistem Penggajiannya PPPK | Inilah yang menjadi pertanyaan besar para tenaga honorer setelah mengalami beberapa kejadian yang mengecewakan. Adanya perekrutan CPNS 2018, para tenaga honorer sudah menaruh harapan besar kalau mereka akan diprioritaskan oleh pemerintah, tapi faktanya tidaklah demikian. Jelas ini sangat mengecewakan.

Ketika, pendaftaran CPNS 2018 benar-benar dilaksanakan, benar-benar mengecewakan, terutama bagi mereka para tenaga honorer yang sudah berusia diatas 35 tahun, karena secara otomatis mereka tidak berhak atas kursi CPNS 2018. Tidak hanya itu, kekecewaan juga mendera para tenaga honorer yang IPK nya tidak memenuhi syarat pedaftaran CPNS 2018.

Tidak berhenti sampai disitu, konon katanya soal-soal tepst CPNS juga sulitnya luar biasa, sehingga para tenaga honorer yang lolos persyaratan administrasipun harus menelan pil pahit karena tidak bisa mencapai KKM (Kriteria Ketuntasa Minimal) untuk bisa lulus test CPNS 2018.

Setelah kekecewaan demi kekecewaan mendera batin para tenaga honorer, kini berhembus angin yang seolah-olah angin surga. Yaitu, dengan adanya informasi bahwa pemerintah akan membuka lowongan atau melakukan pendaftaran ASN PPPK.

Apa itu ASN PPPK? Sebelum anda lanjutkan, silakan baca dulu penjelasan perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK. Karena saya tidak akan lagi membahas tentang apa PPPK secara detail. Penjesana tersebut sudah ada dalam tulisan saya tentang perebedaan ASN, PNS dan PPPK.

Yang menarik dan sudah difahami, PPPK adalah jenis ASN tapi berbeda dengan PNS. PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbedaan yang mencolok antara ASN PNS dan ASN PPPK adalh pada hak keuangan. PNS berhak atas tunjangan pensiun sedangkan PPPK tidak.

Bagaimana cara pendaftaran PPPK?

Untuk bisa diangkat menjadi PPPK, ternyata tidak semudah yang diharapkan. Konon katanya, pemerintah sedang menggodok sistem pendaftaran PPPK yang nantinya juga harus melalui test. Sama dengan test CPNS yang harus melalui test CAT, untuk bisa diangkat menjadi PPPK para honorer juga harus melakukan pendaftaran dan mengikuti sejumlah test. Salah satunya dalah test atau ujian berbasis komputer.

Apakah sistem pendaftaranya sama dengan sistem pendaftaran CPNS? Hal ini masih belum jelas, karena pemerintah masih terus menggodok aturan yang nantinya akan dijadikan sebagai payung hukum dalam melakukan pendaftaran PPPK.

Bagaimana sistem penggajian dan berapa besar gaji PPPK?

Hmmm.... sistem pendaftarannya aja belum jelas suda menanyakan bagaimana sistem penggajian dan berapa besar gaji yang akan diterima. Gak papa lah, hal ini wajar karena para tenaga honorer suda lama sekali merindukan kesejahteraannya diperhatikan oleh pemerintah.

Mengenai sistem penggajian, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, gaji PPPK akan ditanggung oleh APBN dan yang kedua akan ditanggung oleh APBD. Jika gaji PPPK ditanggung oleh APBD, maka nantinya gaji PPPK di setiap daerah akan berbeda-beda, karena pemerinta daerah akan menerapkan gaji UMR untuk PPPK yang ada di daerahnya.

Namun, hal ini belum jelas. Jadi, sambil menunggu sesuatu yang belum jelas, saya sarankan lebih baik para tenaga honorer untuk mencari penghasilan tambahan aja dulu deh. Hehe....

Demikian penjelasan tentang cara pendaftaran, sistem penggajian dan berapa besar gaji PPK yang saya ambil dari intisari informasi-informasi yang berada di media-media berita online seperti tribunnews, liputan6, dan detik.com 4 Hal Yang Dapat Memotivasi Guru, Nomor 4 Sangat Penting - Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah peradaban. Dari tangan-tangan para guru inilah, akan lahir para pemimpin bangsa yang cerdas dan berkarakter. Namun, terkadang antara peran dan apa yang didapatkan oleh guru tidak seimbang, teruama para guru honorer.

Karena pengaruh berbagai macam faktor, terkadang guru juga tidak semangat dalam menjalankan perannya yang sangat penting tersebut. Datang ke sekolah, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja.

 Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah peradaban 4 Hal Yang Dapat Memotivasi Guru Lebih Berprestasi, Nomor 4 Sangat Penting
4 hal penting yang dapat memotiavsi guru


Berangkat, datang, menyuruh anak masuk sekolah, ceramah, menyuruh anak mencatat dan memberikan anak PR kemudian pulang. Jika, aktifitas guru sehari-hari seperti itu tentu saja tidak akan memberikan efek signifikan dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Akan tetapi, kita juga tidak bisa menyalahkan guru sepenuhnya ketika semangat guru menurun drastis sehingga proses mentransfer ilmu kepada peserta didik tidak maksimal. Mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi semangat guru menjadi menurun.

Untuk itu, para pemangku kepentingan harus bisa memberikan motivasi kepada para guru agar kualitas pembelajaran terus meningkat sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan.

Hmmm.... kira-kira apa saja yang bisa memotivasi guru? Simak 4 hal yang dapat memotivasi guru berikut ini.

4 Hal Penting Yang Dapat Memotivasi Guru


1. Berikan solusi, bukan omelan
Dalam menjalankan tugasnya, sudah pasti guru juga sering melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan dalam berperilaku maupun kesalahan dalam menjalankan proses pembelajaran. Akibatnya, proses pembelajaran tidak berjalan sesuai harapan.

Meskipun guru menyadari dirinya salah, tapi pada dasarnya guru tidak suka jika diomeli atasannya, entah itu kepala sekolah maupun pejabat yang ada diatasnya. Guru lebih suka diajak diskusi, mengenai proses pembelajaran kemudian dievaluasi. Dari hasil evalusi tersebut, mungkin akan ditemuakn kesalahan atau kekurangan, nah yang diharapkan atasan memberikan solusi untuk menyempurnakan kesalahan tersebut bukan omelan tanpa jalan keluar.

2. Berikan pelatihan
Diklat atau pendidikan dan pelatihan diperlukan bagi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu sekolah juga perlu membuat program peningkatan mutu pendidikan bagi para guru. Berikan guru kesempatan secara merata untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selain bisa meningkatkan kualitas guru, pelatihan juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan jaringan antar sesama guru. Semakin luas jaringan yang dimiliki, maka akan semakin banyak pula guru memiliki referensi pembelajaran. Diharapkan antar sesama guru bisa saling berbagai informasi, berbagai pengalaman, berbagi perangkat pembelajaran dan berbagai materi referensi.

3. Ajak untuk berwisata
Kerja, kerja dan kerja. Mungkin 3 kata ini bertujuan untuk mengejar sebuah target yang diinginkan. Tapi perlu kita fahami juga, bahwa manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia memiliki batas kekuatan, manusia memiliki batas kemampuan, dan manusia memiliki batas kejenuhan.

Ketika seorag guru sudah sampai pada titik jenuh, maka tidak akan optimal dalam menjalankan tugasnya. Yang perlu dilakukan ketika guru sudah mencapai titik jenuh adalah, ajak guru untuk berdarma wisata. Tentu guru mengiginkan pandang yang bebas, setelah setiap hari hanya dibatasi oleh dinding kelas.

4. Perhatikan kebutuhan finansialnya
Nah inilah yang sangat penting. Meskipun guru selalu dituntut untuk ikhlas dalam menjalankan tugasnya, tapi bukan berarti guru harus menjalankan tugas tanpa ada imbal baliknya. Guru juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup, apalagi guru yang sudah berkeluarga maka kebutuhan hidupnya lebih besar.

Jika seorang guru tidak bsia memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka keluarga akan kehilangan keceriannya. Suasana hidup di rumah akan panas dan hanya bisa saling menyalahkan tanpa bisa mencari solusi.

Kedaan seperti ini tentu akan memberikan efek negatif disekolah ketika mengajar. Guru yang memiliki tekanan hidup ekonomi, akan cenderung sensitif, baper dan tentu tidak fokus dalam mengajar.

Solusi terbaik dari masalah ini, tentu pemangku kepentingan harus memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan finansial para guru, terutama guru honorer.

Bagaimana? Apakah anda setuju dan pembahasan ini? Kalau setuju, silakan share artikel ini ke banyak teman di sosial media.