Selasa, 03 Maret 2020

[Lengkap] Sistem Pemerintahan Orde Gres Kurun Presiden Soeharto

Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

Telah kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Setelah pada artikel sebelumnya telah kita bahas persoalan orde lama, maka pada artikel ini akan kita kupas wacana orde baru. Apakah orde gres itu? Mungkin itu pertanyaan dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Berikut pembahasannya.


Pengertian Orde Baru

Orde gres yaitu istilah yang dipakai untuk masa sehabis pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa orde gres dibangun tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Orde gres merupakan upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Masa orde gres ini dipimpin oleh Soeharto sehabis dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Presiden Soekarno. Orde gres berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998.

 Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto [Lengkap] Sistem Pemerintahan Orde Gres Kurun Presiden Soeharto
Pemerintahan Orde Baru masa Soeharto

Sejarah Orde Baru

Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 menjadikan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar ’45 dan Pancasila. Oleh lantaran itu, munculah harapan untuk menempatkan Undang-Undang Dasar ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen.

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini mengakibatkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 aneka macam kesatuan agresi menyerupai KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi dalam adonan Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura. Isi TRITURA yaitu:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.


Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat kawasan bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya aneka macam gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency  (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.

Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat bahagia disebabkan karena  masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet gres dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Supersemar terdapat 3 poin kiprah utama: pertama, Presiden/Panglima tertinggi ABRI/pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, mengambil tindakan yang dianggap perlu biar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi kutuhan bangsa dan negara. Kedua, pengkoordinasian panglima angkatan lain, dan ketiga, melaporkan dan bertanggung jawab terhadap segala yang bekerjasama dengan poin kedua. Surat ini diterbitkan Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Demonstrasi dan kekacauan di ibukota tak berubah, meski Soekarno telah melantik Kabinet Dwikora yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan sebutan “Kabinet 100 menteri” pada tanggal 11 Maret 1966. Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno pada tanggal tersebut, Letjen Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya, Presiden Soekarno tidak sanggup menuntaskan rapat dan pergi ke Bogor demi alasan keamanan. Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru secara resmi saat Letjen Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presdien Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967.

Hal-hal yang diperjuangkan dalam Orde Baru adalah:

  1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan.
  3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rak'yat serta melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.


Melalui hal-hal yang diperjuangkannya itu, Orde Baru menghendaki, adanya tata pikir yang lebih konkret dan tepat guna tanpa meninggalkan idealisme perjuangan, mengutamakan kepentingan nasional.

Kelebihan dan Kekurangan Masa Orde Baru

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
  2. Sukses transmigrasi
  3. Sukses KB
  4. Sukses memerangi buta huruf
  5. Sukses swasembada pangan
  6. Pengangguran minimum
  7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
  9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  10. Sukses keamanan dalam negeri
  11. Investor absurd mau menanamkan modal di Indonesia
  12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri


Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara sentra dan daerah, sebagian disebabkan lantaran kekayaan kawasan sebagian besar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah kawasan lantaran kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh pinjaman pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
  6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan yang dibreideli
  8. Penggunaan kekerasan untuk membuat keamanan, antara lain dengan aktivitas "Penembakan Misterius" (petrus)
  9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya)
Demikian sedikit pembahasan wacana pengertian orde baru, Sejarah orde baru, dan kelebihan serta kekurangan maa orde baru. Semoga bermanfaat. Silakan kunjungi artikel wacana sistem pemerintahan di Indonesia lainnya.


 
close